Cara Menetukan Hak Anak Yang Lahir di Luar Nikah

7:02 AM Unknown

ADVERTISME Cara Menetukan Hak Anak Yang Lahir di Luar Nikah. Kehadiran anak pada pasangan yang telah menikah secara resmi merupaka hal yang ditunggu-tuggu, namun bagaimana bila anak itu terlahir diluar nikah? haknya serta setatusnya bagaimana? mungkin hal itu sempat terlintas dibenak kita. Untuk menaunginya Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) tetap mendukung putusan soal hak anak di luar nikah. MA memerintahkan para hakim di seluruh Indonesia memberikan hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan. Tidak hanya hasil zina, tetapi juga anak hasil perkawinan siri Mahkamah Agung (MA). Walapun hal ini banyak mengundang kontroversi.

"Sama halnya dengan anak hasil zina, anak di luar nikah juga berhak memperoleh nafkah dan wasiat wajibah (pemberian harta setelah meninggal) dari ayah biologisnya," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansur, saat berbincang dengan detikcom, Senin (4/2/2013) pagi.
Menurut MA, anak yang lahir di luar nikah berhak mengajukan permohonan pengesahan anak ke pengadilan agama. Sebab, anak mempunyai hak untuk mengetahui kepastian siapa orang tuanya.

Berikut 4 patokan dalam menentukan hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan:

1. Penentuan besaran nafkah iddah dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan. Misalnya, mempertimbangkan lamanya masa perkawinan dan besaran take home pay suami.

2. Harta warisan adalah nilai harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat meninggal dunia. Adapun hasil yang dikembangkan dari harta warisan merupakan harta perkongsian antara para ahli waris dan dapat dibagi di antara para ahli waris sesuai perbandingan bagian masing-masing.

3. Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah (yang bagiannya tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan).

4. Hibah orang tua kepada anaknya dapat dicabut tanpa persetujuan suami/isteri. Jika harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya setengah dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan pencabutan tersebut cukup beralasan.

MA berharap keputusan Komisi Bidang Peradilan Agama MA ini ditindaklanjuti hakim-hakim agama di seluruh Indonesia. "Hasil ini diharapkan bisa menjadi guide (pedoman) bagi hakim-hakim agama di daerah lewat Rakerda, agar tidak ada disparitas (perbedaan)," pungkas Ridwan.

sumber inilah.com